KELUHAN tentang polusi udara di tengah masifnya aktivitas industri di Morowali mendapat perhatian Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid. Syarifudin Hafid dorong pemerintah agar tidak berhenti pada tahap mendengar dan melihat keluhan warga, tetapi segera mengambil langkah nyata untuk memastikan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat tetap terlindungi.
Dorongan itu muncul seiring perhatian terhadap tingginya keluhan terkait Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama di tengah aktivitas industri yang terus berkembang. Bagi Syarifudin, persoalan tersebut membutuhkan respons pemerintah yang terukur, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pada saat yang sama, ia menilai perkembangan industri dan investasi tetap memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pertumbuhan tersebut berjalan bersama tanggung jawab lingkungan.
Baca juga: Berani Cup di Morowali, Gubernur Anwar Hafid Sebut Olahraga Jadi Ruang Tumbuh Bersama
Syarifudin Hafid Dorong Pemerintah Memperkuat Pengawasan
Menurut Syarifudin, pemerintah tidak cukup hanya menerima laporan masyarakat mengenai kualitas udara. Setiap keluhan membutuhkan tindak lanjut agar pemerintah dapat mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.
Pengukuran kualitas udara menjadi salah satu langkah penting. Selain itu, pemerintah dapat memeriksa sumber emisi, mengevaluasi pengendalian debu, serta memantau kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan lingkungan yang berlaku.
Pendekatan berbasis data juga membantu pemerintah menjawab keluhan warga secara objektif. Dengan begitu, masyarakat memperoleh informasi yang jelas, sementara perusahaan mendapatkan kepastian mengenai standar lingkungan yang harus mereka penuhi.
“Kita mendorong industri yang hijau dan ramah lingkungan. Pemerintah juga jangan hanya diam melihat dan mendengar keluhan masyarakat terkait polusi udara. Harus ada langkah nyata untuk memastikan masyarakat mendapatkan lingkungan yang sehat,” ujar Syarifudin saat dihubungi media ini, Jumat 18 September 2026.
Pesan tersebut menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab penting dalam menjembatani kepentingan industri dan masyarakat.
Baca juga: Menkeu Baru Punya PR Besar, Safri Desak Kepastian DBH untuk Daerah
Keluhan Polusi Udara Membutuhkan Respons Nyata
Keluhan warga mengenai polusi udara tidak semestinya berhenti sebagai catatan atau laporan. Pemerintah perlu turun ke lapangan, mengumpulkan data, lalu menyampaikan hasil pemeriksaan kepada masyarakat.
Langkah seperti itu juga dapat mencegah munculnya kesalahpahaman antara warga dan pelaku industri. Sebab, informasi yang jelas memungkinkan semua pihak memahami persoalan berdasarkan kondisi faktual, bukan sekadar persepsi.
Syarifudin menekankan pentingnya respons pemerintah ketika masyarakat menyampaikan keluhan.
“Jangan hanya dilihat dan didengar. Kalau masyarakat mengeluh, pemerintah harus turun melihat kondisi sebenarnya dan mencari solusi,” demikian inti pesan Syarifudin.
Karena itu, pengawasan kualitas udara idealnya berjalan secara rutin. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memiliki saluran pengaduan yang mudah digunakan serta memperoleh respons yang jelas.
Industri Hijau dan Ramah Lingkungan Menjadi Kebutuhan
Dorongan terhadap industri hijau tidak berarti penolakan terhadap investasi. Sebaliknya, konsep tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.
Morowali berkembang sebagai salah satu kawasan industri nikel penting di Sulawesi Tengah. Aktivitas produksi yang besar tentu membawa manfaat ekonomi sekaligus menghadirkan kebutuhan pengelolaan lingkungan yang semakin serius.
Dalam konteks itu, perusahaan perlu terus memperkuat pengendalian emisi, pengelolaan debu, pemantauan kualitas udara, dan penggunaan teknologi yang dapat mengurangi potensi pencemaran.
Pemerintah pun perlu memastikan seluruh kewajiban lingkungan berjalan sesuai ketentuan. Selain pengawasan, transparansi menjadi penting agar masyarakat mengetahui kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka.
Dengan mekanisme tersebut, pertumbuhan industri tidak hanya diukur melalui investasi dan produksi. Pemerintah juga dapat melihat keberhasilan pembangunan dari kemampuan kawasan industri menjaga kualitas lingkungan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Syarifudin Hafid Dorong Pemerintah Berbasis Data Kesehatan
Persoalan ISPA membutuhkan perhatian, tetapi pemerintah perlu melihatnya secara hati-hati. Tingginya kasus ISPA tidak otomatis membuktikan bahwa aktivitas industri menjadi penyebab seluruh kasus tersebut.
Gangguan pernapasan dapat muncul karena berbagai faktor. Karena itu, pemerintah membutuhkan data kesehatan yang memadai untuk memahami pola penyakit di masyarakat.
Di sisi lain, keluhan warga mengenai polusi udara tetap membutuhkan pemeriksaan serius. Pemerintah dapat menghubungkan data kesehatan dengan hasil pemantauan kualitas udara untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh.
Pendekatan tersebut penting karena kebijakan lingkungan membutuhkan dasar yang kuat. Data dapat membantu pemerintah menentukan langkah pengendalian, mengevaluasi efektivitas kebijakan, sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Syarifudin berharap pemerintah tidak mengambil posisi pasif dalam persoalan lingkungan tersebut.
Menurut dia, industri yang berkembang harus tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.
Prinsip itu menempatkan investasi dan perlindungan lingkungan sebagai dua kepentingan yang dapat berjalan bersamaan. Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan perusahaan memenuhi tanggung jawab lingkungannya.
Menjaga Investasi Sekaligus Hak Masyarakat
Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri, kualitas udara bukan sekadar isu lingkungan. Kondisi tersebut berkaitan langsung dengan kenyamanan hidup, kesehatan, dan keberlanjutan ruang tempat tinggal.
Karena itu, pemerintah perlu membangun sistem pengawasan yang konsisten. Perusahaan juga perlu menjalankan pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab, sedangkan masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan keluhan.
Jika ketiga unsur tersebut berjalan, persoalan lingkungan dapat memperoleh penanganan yang lebih terukur. Pemerintah memiliki data untuk mengambil kebijakan, perusahaan memperoleh standar yang jelas, dan masyarakat mendapatkan informasi serta perlindungan yang mereka perlukan.
Syarifudin kembali menegaskan keseimbangan tersebut.
“Kita ingin industri tetap tumbuh, investasi tetap berjalan, tetapi masyarakat juga harus mendapatkan hak atas lingkungan yang sehat,” demikian pesan Syarifudin.
Pada akhirnya, Syarifudin Hafid dorong pemerintah untuk menjadikan keluhan polusi udara sebagai bahan evaluasi dan tindakan nyata. Industri tetap dapat berkembang, tetapi pemerintah perlu memastikan pertumbuhan tersebut berjalan dengan pengawasan lingkungan yang kuat, transparan, dan berbasis data.
Bagi masyarakat Morowali, ukuran pembangunan bukan hanya seberapa besar investasi masuk. Kualitas lingkungan dan hak warga untuk hidup sehat juga menjadi bagian penting dari keberlanjutan pembangunan.
Tinggalkan Balasan