MUHAMMAD SAFRI soroti kasus ISPA di Sulawesi Tengah. Seperti diketahui, pada tahun 2024, data Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng mencatat 305.191 kasus. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Morowali mencatat angka tertinggi dengan 57.190 kasus. Angka ini menempatkan kesehatan masyarakat sebagai salah satu persoalan penting di tengah pesatnya hilirisasi industri nikel.
Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, meminta pemerintah tidak hanya menghitung nilai investasi dan produksi industri. Menurut dia, pemerintah juga perlu menghitung beban kesehatan dan lingkungan yang muncul di sekitar kawasan industri.
Data Dinas Kesehatan Sulteng menunjukkan jumlah kasus ISPA meningkat dari 262.160 kasus pada 2023 menjadi 305.191 kasus pada 2024. Sejumlah laporan yang mengutip data tersebut juga mencatat Morowali sebagai kabupaten dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 57.190 kasus.
Safri Soroti Kasus ISPA dan Beban Kesehatan Masyarakat
Safri menilai pemerintah perlu menempatkan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari perhitungan pembangunan industri.
Hilirisasi nikel memang membawa aktivitas ekonomi, investasi, dan lapangan pekerjaan. Namun, pembangunan kawasan industri juga membutuhkan pengawasan lingkungan yang kuat agar pertumbuhan ekonomi berjalan bersama perlindungan masyarakat.
“Jangan sampai kita sibuk menghitung nilai investasi, tapi lupa menghitung berapa besar beban kesehatan yang harus ditanggung masyarakat di sekitar kawasan industri.” ucap Safri, Senin 5 Oktober 2026.
Pernyataan tersebut mengarahkan perhatian pada satu persoalan penting: bagaimana pemerintah mengukur manfaat ekonomi sekaligus mengantisipasi risiko kesehatan di wilayah industri.
Dalam konteks Morowali, pertanyaan itu semakin relevan karena kawasan industri berkembang dalam skala besar. Karena itu, pemerintah membutuhkan data kesehatan dan lingkungan yang terbuka, terukur, serta dapat masyarakat akses.
Safri Soroti Kasus ISPA, Audit Lingkungan Tidak Cukup Memeriksa Dokumen
Safri juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat pengawasan terhadap kawasan industri nikel.
Menurut dia, audit lingkungan tidak cukup hanya memeriksa kelengkapan administrasi perusahaan. Pemeriksaan juga perlu melihat kondisi nyata di lapangan.
Beberapa aspek penting mencakup kualitas udara, sumber emisi, pengelolaan limbah, jarak industri dengan permukiman, kondisi kesehatan masyarakat, serta kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan lingkungan.
Dengan pendekatan tersebut, audit tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen. Sebaliknya, pemerintah dapat menghubungkan data lingkungan dengan kondisi masyarakat di sekitar kawasan industri.
Kajian Komnas HAM tentang dampak industri nikel terhadap HAM juga menempatkan hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam konteks Morowali dan Morowali Utara.
Data ISPA Tidak Otomatis Membuktikan Penyebab
Meski angka ISPA Morowali cukup tinggi, data tersebut perlu dibaca secara hati-hati.
Angka 57.190 menunjukkan jumlah kasus yang tercatat dalam data kesehatan. Angka tersebut tidak secara otomatis membuktikan bahwa seluruh kasus muncul akibat aktivitas industri nikel.
ISPA memiliki banyak faktor risiko. Kondisi cuaca, musim, kualitas udara, kepadatan permukiman, infeksi, serta faktor kesehatan masyarakat dapat ikut memengaruhi jumlah kasus.
Data yang dikutip dari Dinas Kesehatan Sulteng juga menunjukkan peningkatan kasus pada periode tertentu. Pada 2024, puncak kasus terjadi pada Juni dengan 38.441 kasus. Dinas Kesehatan mengaitkan peningkatan tersebut antara lain dengan faktor musim dan kualitas udara.
Karena itu, pemerintah membutuhkan kajian epidemiologis dan pengukuran kualitas lingkungan untuk menjelaskan hubungan antara aktivitas industri dan kesehatan masyarakat secara lebih akurat.
Pendekatan tersebut penting agar kebijakan tidak hanya berdasarkan dugaan. Pemerintah dapat menggunakan data yang konsisten untuk menentukan sumber risiko, wilayah terdampak, serta langkah pengendalian yang tepat.
Safri Soroti Kasus ISPA, Minta Data Kualitas Udara Dibuka
Safri juga mendorong pemerintah membuka data kualitas udara kepada publik.
Keterbukaan data memiliki fungsi penting. Masyarakat dapat mengetahui kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. Pemerintah juga dapat menunjukkan dasar ilmiah dalam mengambil kebijakan.
Selain itu, data terbuka dapat membantu akademisi, tenaga kesehatan, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lain melakukan pengawasan secara lebih objektif.
Safri meminta pengawasan kawasan industri diperkuat dan audit lingkungan dilakukan secara menyeluruh. Ia juga mendorong penindakan yang konsisten terhadap pelanggaran lingkungan serta memasukkan biaya kesehatan dan lingkungan dalam perhitungan pembangunan.
Hilirisasi Perlu Menghitung Dampak Kesehatan
Perdebatan mengenai hilirisasi tidak cukup berhenti pada besarnya investasi dan kapasitas produksi. Pemerintah juga perlu melihat bagaimana aktivitas industri memengaruhi kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Komnas HAM dalam kajiannya mengenai industri nikel di Morowali dan Morowali Utara menyebut adanya persoalan yang berkaitan dengan hak atas kesehatan, pekerjaan yang layak, serta lingkungan hidup yang bersih dan berkelanjutan. Kajian tersebut juga membahas tata kelola dan sistem pengawasan sektor pertambangan serta pengolahan nikel.
Pada titik inilah data kesehatan memiliki fungsi strategis. Angka ISPA bukan sekadar statistik tahunan. Data tersebut dapat menjadi salah satu indikator bagi pemerintah untuk mengevaluasi kondisi kesehatan masyarakat dan menentukan kebutuhan intervensi.
Namun, pemerintah tetap perlu membedakan antara indikator kesehatan dan bukti hubungan sebab-akibat. Pemisahan tersebut penting agar publik memperoleh informasi yang akurat sekaligus tidak menarik kesimpulan melampaui data.
Bagi Safri, keberhasilan pembangunan industri perlu berjalan bersama perlindungan masyarakat dan lingkungan. Karena itu, Safri soroti kasus ISPA sebagai bagian dari dorongan agar pemerintah memperkuat pengawasan, membuka data kualitas udara, dan memastikan pembangunan industri tetap memperhatikan kesehatan masyarakat.
Pada akhirnya, tantangan hilirisasi bukan hanya bagaimana meningkatkan nilai tambah nikel. Tantangannya juga mencakup bagaimana memastikan manfaat pembangunan berjalan bersama perlindungan kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri.
Simak juga: PT ALASKA Serahkan Kompensasi Kepada Empat Desa Lingkar Tambang di Witaponda
Tinggalkan Balasan