“Kalau sebelumnya kita 11 kali WTP, kenapa ini kita harus tidak WTP? Tentunya ini bukan kesalahan pimpinan daerah, bukan kesalahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, tetapi ini adalah tim kerja kita semua,”_Yusman Mahbub.
11 KALI WTP jadi taruhan ketika Pemerintah Kabupaten Morowali menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tradisi tersebut mencerminkan konsistensi tata kelola keuangan daerah selama bertahun-tahun.
Namun, capaian itu tidak otomatis menjamin opini serupa pada tahun berikutnya.
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) perlu memperkuat koordinasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, menyampaikan pesan tersebut pada apel pagi.
Kegiatan itu berlangsung Senin, 24 Agustus 2026, di halaman Kantor Bupati Morowali.
Pemeriksaan BPK Menjadi Ujian Konsistensi
Yusman meminta seluruh OPD bersikap kooperatif selama pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
Ia juga meminta setiap OPD segera menyiapkan dokumen sesuai kebutuhan pemeriksaan.
Selain itu, Yusman meminta seluruh pihak terkait menghadiri entry meeting bersama BPK.
“Hari ini Ibu Wakil Bupati menerima BPK dan dilanjutkan dengan entry meeting. Saya berharap seluruh pimpinan OPD, sekretaris, bahkan bendahara di luar OPD yang disebut dalam undangan dapat hadir,” kata Yusman.
Menurut Yusman, kehadiran seluruh unsur penting untuk menyamakan pemahaman.
Dengan begitu, setiap OPD dapat memahami arahan pemeriksa secara utuh.
“Kenapa harus dihadirkan semua? Supaya kita mendengar arahan-arahan BPK, apa yang menjadi temuan dan hambatan kita dalam rangka mengelola keuangan daerah Kabupaten Morowali,” ujarnya.
Langkah tersebut juga membantu pemerintah daerah mengidentifikasi persoalan sejak awal.
Selanjutnya, OPD dapat memperbaiki kekurangan sebelum persoalan berkembang menjadi risiko lebih besar.
11 Kali WTP Jadi Taruhan, Bukan Sekadar Rekor
Capaian WTP sebanyak 11 kali berturut-turut memiliki nilai penting bagi Morowali.
Prestasi tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam mempertahankan standar laporan keuangan.
Meski begitu, pemerintah tidak boleh menjadikan capaian sebelumnya sebagai zona nyaman.
Setiap tahun membawa program, anggaran, transaksi, serta risiko pengelolaan yang berbeda.
Karena itu, 11 kali WTP jadi taruhan ketika seluruh OPD menghadapi proses pemeriksaan.
Yusman menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan WTP membutuhkan kerja kolektif.
“Kalau sebelumnya kita 11 kali WTP, kenapa ini kita harus tidak WTP? Tentunya ini bukan kesalahan pimpinan daerah, bukan kesalahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, tetapi ini adalah tim kerja kita semua,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memperluas perspektif tentang tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.
Bupati dan wakil bupati memang memimpin pemerintahan. Namun, seluruh OPD menjalankan program serta mengelola berbagai tahapan anggaran.
Risiko Tidak Berhenti pada Administrasi
Risiko kehilangan WTP tidak hanya menyangkut sebuah predikat. Masalah pengelolaan keuangan juga dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Selain itu, persoalan administrasi dapat menghambat efektivitas program pembangunan.
Karena itu, setiap OPD perlu memahami hubungan antara dokumen, transaksi, program, dan hasil.
Perencanaan yang lemah dapat menimbulkan masalah pada tahap pelaksanaan.
Selanjutnya, penatausahaan yang tidak tertib dapat menyulitkan proses pertanggungjawaban.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan membutuhkan disiplin sejak awal.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki dasar yang jelas.
Dokumen pendukung harus tersedia, lengkap, dan mudah ditelusuri. Dengan demikian, proses pemeriksaan dapat berjalan lebih efektif.
11 Kali WTP Jadi Taruhan, OPD Memegang Peran Penting
Yusman menekankan bahwa kepala daerah tidak bekerja sendirian dalam mengelola pemerintahan.
Seluruh perangkat daerah memiliki peran dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan.
“Bupati adalah pimpinan daerah, dan yang bekerja di atas meja tentu adalah kita seluruhnya, organisasi perangkat daerah. Kita yang menyusun program dan perencanaan sehingga benar-benar bisa terlaksana dengan baik,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menempatkan OPD sebagai bagian penting dalam menjaga konsistensi WTP.
Setiap pimpinan OPD perlu memastikan jajarannya memahami tugas masing-masing.
Koordinasi internal juga perlu berjalan sebelum pemeriksa meminta penjelasan. Dengan cara itu, pemerintah dapat mengurangi kesalahan administratif dan mempercepat penyelesaian persoalan.
Strategi Mempertahankan Opini WTP
Pemerintah Morowali dapat memperkuat pengendalian internal pada setiap tahapan anggaran.
Pertama, OPD perlu memperbaiki kualitas perencanaan sebelum program berjalan.
Kedua, setiap transaksi harus mengikuti ketentuan serta memiliki dokumen pendukung.
Ketiga, bendahara perlu melakukan rekonsiliasi secara rutin bersama pihak terkait.
Keempat, pimpinan OPD harus memantau tindak lanjut setiap temuan pemeriksaan. Kelima, pemerintah perlu membangun koordinasi lintas-OPD yang lebih cepat.
Langkah tersebut memberikan manfaat ganda bagi pemerintah dan masyarakat. Selain menjaga opini pemeriksaan, tata kelola yang tertib dapat meningkatkan efektivitas penggunaan APBD.
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan anggaran yang benar-benar menghasilkan pelayanan dan pembangunan.
WTP Harus Mengikuti Kualitas Tata Kelola
Opini WTP seharusnya tidak berhenti sebagai target administratif pemerintah daerah.
Lebih jauh, opini tersebut perlu mencerminkan kualitas tata kelola keuangan secara berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah perlu melihat pemeriksaan BPK sebagai instrumen perbaikan.
Temuan pemeriksa dapat membantu OPD mengenali kelemahan dalam sistem pengelolaan anggaran. Kemudian, setiap rekomendasi perlu mendapat tindak lanjut secara terukur.
Pendekatan tersebut akan memperkuat sistem, bukan sekadar mengejar hasil pemeriksaan.
Dalam konteks itu, 11 kali WTP jadi prestasi Morowali selama ini, sekaligus menjadi momentum evaluasi.
Morowali memiliki pengalaman panjang dalam mempertahankan opini tertinggi BPK tersebut.
Kini, tantangannya terletak pada kemampuan seluruh perangkat daerah menjaga standar itu.
Tradisi WTP sebanyak 11 kali berturut-turut memberi Morowali modal tata kelola yang berharga. Namun, pemerintah tidak dapat mengandalkan prestasi masa lalu.
Pemeriksaan BPK membutuhkan kesiapan data, koordinasi, transparansi, dan tanggung jawab kolektif.
Setiap OPD memegang peran penting dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, 11 kali WTP jadi taruhan dalam pemeriksaan bukan sekadar persoalan mempertahankan rekor.
Lebih penting lagi, proses tersebut menguji konsistensi pemerintah dalam mengelola APBD secara tertib.
Jika seluruh OPD bekerja disiplin, Morowali memiliki peluang kuat mempertahankan standar tata kelola.
Pada akhirnya, WTP akan memiliki makna lebih besar ketika manfaatnya terasa bagi masyarakat.
Simak juga: Dari Absensi ke Prestasi, Reformasi TPP di Morowali, Mungkinkah?
