“Kalau kita berada dalam satu rumah besar bernama Kabupaten Morowali, maka semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga rumah tersebut. Kritik tentu diperlukan, tetapi jangan sampai kritik yang disampaikan justru mengabaikan kerja bersama yang sudah dilakukan,”_Asfar.
KETUA Tim Kerja IBR Morowali, Asfar, menanggapi kritik Putra Bonewa dalam Rapat Paripurna DPRD Morowali yang membahas sejumlah persoalan pembangunan daerah, Jumat malam 14 Agustus 2026.
Ia mengingatkan seluruh pihak agar menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan semangat bersama membangun Morowali.
Asfar menilai kritik anggota DPRD Morowali Putra Bonewa merupakan bagian penting dari demokrasi. Menurutnya, lembaga legislatif memiliki kewajiban menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Namun, ia menekankan bahwa setiap kritik perlu disampaikan secara objektif, proporsional, dan berdasarkan konteks pembangunan secara menyeluruh.
Menurut Asfar, pemerintah daerah dan DPRD memiliki posisi strategis dalam menjalankan roda pemerintahan. Keduanya memiliki peran berbeda, tetapi saling berkaitan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kalau kita berada dalam satu rumah besar bernama Kabupaten Morowali, maka semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga rumah tersebut. Kritik tentu diperlukan, tetapi jangan sampai kritik yang disampaikan justru mengabaikan kerja bersama yang sudah dilakukan,” ujar Asfar, Minggu 16 Agustus 2026.
Menanggapi Kritik Putra Bonewa, Asfar Dorong Kolaborasi Pemerintah dan DPRD
Asfar melihat dinamika politik di DPRD sebagai bagian dari proses demokrasi daerah. Sebab, perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan.
Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa kritik tidak hanya bertujuan menunjukkan kekurangan. Lebih dari itu, kritik juga harus menghadirkan gagasan perbaikan.
Ia mengibaratkan kritik yang tidak mempertimbangkan capaian bersama seperti “meludah dalam gelas sendiri”.
Menurut Asfar, ungkapan tersebut bukan bentuk serangan kepada individu maupun lembaga tertentu. Sebaliknya, ia menyampaikan hal itu sebagai pengingat bahwa seluruh elemen pemerintahan memiliki tanggung jawab terhadap masa depan Morowali.
“Ketika ada keberhasilan, itu merupakan hasil kerja bersama. Begitu juga ketika ada kekurangan, penyelesaiannya harus dilakukan bersama. Jangan sampai kita membangun narasi yang justru melemahkan daerah sendiri,” katanya.
Karena itu, Asfar mendorong pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat untuk membangun komunikasi yang lebih produktif.
Dengan komunikasi yang sehat, berbagai persoalan dapat dibahas melalui mekanisme yang tepat.
Selain itu, masyarakat juga mendapatkan informasi yang lebih utuh mengenai proses pembangunan daerah.
Menanggapi Kritik Putra Bonewa, Asfar: Pembongkaran Tugu Bundaran Morowali Perlu Dilihat Secara Objektif
Selain menanggapi kritik Putra Bonewa, Asfar juga memberikan pandangan terkait sorotan mengenai pembongkaran Tugu Bundaran. Ia meminta masyarakat melihat persoalan tersebut secara objektif.
Menurutnya, setiap kebijakan penataan kawasan memiliki pertimbangan teknis, perencanaan, dan tujuan pembangunan yang perlu dipahami secara menyeluruh.
“Setiap daerah tentu melakukan penataan sesuai kebutuhan perkembangan wilayah. Jangan melihat sebuah perubahan hanya dari sisi yang hilang, tetapi juga harus melihat tujuan dan manfaat ke depan,” ujar Asfar.
Ia menegaskan bahwa sejarah pembangunan daerah tetap memiliki nilai penting.
Namun, pembangunan juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini.
Menurutnya, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara menghargai capaian masa lalu dan menyiapkan arah pembangunan masa depan.
“Capaian masa lalu tetap menjadi bagian dari sejarah Morowali yang harus dihargai. Tetapi pembangunan juga harus bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan,” tambahnya.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa setiap perubahan fasilitas publik perlu dilihat melalui berbagai sudut.
Masyarakat perlu memahami alasan kebijakan, manfaat jangka panjang, serta dampaknya terhadap perkembangan wilayah.
Kritik APBD dan Silpa Harus Menggunakan Data
Asfar juga menyoroti pembahasan mengenai APBD dan Silpa yang muncul dalam rapat paripurna DPRD Morowali.
Menurutnya, pembahasan anggaran harus mengacu pada data, mekanisme pemerintahan, dan fakta pelaksanaan program.
Ia menjelaskan bahwa angka Silpa tidak bisa langsung dianggap sebagai kegagalan pemerintah.
Sebab, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi realisasi anggaran. Faktor tersebut dapat berasal dari proses administrasi, regulasi, pengadaan, hingga kondisi pelaksanaan kegiatan.
Karena itu, Asfar mendorong evaluasi anggaran melalui pembahasan terbuka antara pemerintah daerah dan DPRD.
Langkah tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap.
“Kalau ada program yang belum maksimal, mari diperbaiki. Kalau ada kendala, mari dicari solusi. Jangan berhenti pada kritik, tetapi harus ada jalan keluar,” katanya.
Membangun Morowali Membutuhkan Kritik dan Dukungan
Asfar menilai Pemerintah Kabupaten Morowali di bawah kepemimpinan Bupati Iksan Baharudin Abdul Rauf tetap memiliki komitmen menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.
Menurutnya, pemerintah harus terus mendapatkan pengawasan. Namun, pemerintah juga membutuhkan ruang untuk bekerja dan menyelesaikan program yang telah direncanakan.
“Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi dukungan dan kolaborasi juga menjadi bagian penting dalam membangun daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Asfar berharap hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD Morowali terus berjalan dalam semangat kebersamaan.
Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan konflik berkepanjangan. Masyarakat membutuhkan hasil nyata dari kerja seluruh pemangku kepentingan.
“Morowali adalah milik kita bersama. Mari kita jaga dengan kritik yang membangun, komunikasi yang sehat, dan kerja nyata untuk kepentingan masyarakat,” tutup Asfar.
Pada akhirnya, menanggapi kritik Putra Bonewa bukan hanya soal perbedaan pandangan politik. Persoalan utama terletak pada bagaimana seluruh pihak menjaga demokrasi tetap sehat dan mengarahkan perbedaan menjadi energi pembangunan.
Morowali membutuhkan pengawasan yang kuat, tetapi juga membutuhkan kerja sama yang konsisten. Kritik harus menjadi jalan menuju perbaikan, bukan alasan memperlebar perbedaan. Dengan kolaborasi pemerintah, DPRD, dan masyarakat, pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga.
Simak juga: Dari Kayu Lara, Menjadi Karya yang Indah
