“Morowali selain merupakan daerah penghasil, juga merupakan daerah pengolah sumber daya mineral. Karena itu, kami menilai Morowali harus mendapatkan pengakuan yang proporsional dalam kebijakan fiskal nasional,”_Albar Djena.
POLEMIK KEPMEN ESDM 157/2026 terus mengemuka di Morowali. Forum Masyarakat Kawasan Investasi (FMKI) Morowali meminta pemerintah pusat segera mengevaluasi kebijakan tersebut.
Ketua Umum FMKI Morowali, Albar Djena, menyampaikan desakan itu pada Jumat 7 Agustus 2026.
Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan fiskal bagi Kabupaten Morowali.
Persoalan itu muncul karena Morowali memiliki posisi strategis dalam rantai industri mineral nasional.
Daerah ini tidak hanya menghasilkan sumber daya mineral. Morowali juga mengolah mineral melalui aktivitas industri pengolahan dan pemurnian.
Karena itu, FMKI menilai pemerintah perlu menghitung kontribusi Morowali secara lebih menyeluruh.
Morowali Memiliki Peran Ganda dalam Industri Mineral
Albar menilai posisi Morowali memiliki karakter yang berbeda dari daerah penghasil biasa.
Morowali menjalankan aktivitas pertambangan sekaligus pengolahan mineral. Kawasan industri kemudian memperkuat posisi tersebut dalam rantai nilai mineral.
Menurut Albar, kondisi itu semestinya mendapat perhatian dalam kebijakan fiskal nasional.
“Morowali selain merupakan daerah penghasil, juga merupakan daerah pengolah sumber daya mineral. Karena itu, kami menilai Morowali harus mendapatkan pengakuan yang proporsional dalam kebijakan fiskal nasional,” kata Albar Djena.
Pernyataan tersebut menunjukkan persoalan utama. Morowali ingin pemerintah menghitung kontribusi ekonomi berdasarkan seluruh rantai aktivitas mineral.
Artinya, pemerintah tidak cukup melihat lokasi sumber daya semata. Pemerintah juga perlu melihat lokasi pengolahan, investasi, tenaga kerja, dan infrastruktur pendukung.
Di sisi lain, daerah pengolahan menanggung kebutuhan pelayanan publik yang ikut berkembang.
Pertumbuhan industri dapat meningkatkan kebutuhan jalan, air, kesehatan, permukiman, dan pengawasan lingkungan.
Karena itu, perhitungan fiskal membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif.
Simak juga: Deklarasi FMKI Morowali
Polemik KEPMEN ESDM 157/2026 dan Persoalan Keadilan Fiskal
Polemik KEPMEN ESDM 157/2026 menyentuh persoalan yang lebih besar daripada sekadar besaran pendapatan.
Isunya menyangkut hubungan antara kontribusi ekonomi dan distribusi manfaat pembangunan.
Sebuah daerah dapat menghasilkan sumber daya. Namun, daerah lain dapat menjalankan proses pengolahan bernilai tambah.
Kondisi tersebut menciptakan hubungan ekonomi yang saling berkaitan. Karena itu, kebijakan fiskal perlu mempertimbangkan kontribusi setiap wilayah secara proporsional.
Albar meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengambil langkah bersama.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Morowali bergerak menyampaikan kepentingan daerah kepada pemerintah pusat.
Dalam konteks tersebut, Gubernur Anwar Hafid dan Bupati Iksan Baharudin Abdul Rauf memiliki peran penting.
Keduanya dapat membangun argumentasi bersama dengan dukungan data yang kuat.
Data tersebut dapat mencakup kontribusi industri, nilai investasi, tenaga kerja, infrastruktur, serta dampak sosial.
Pendekatan berbasis data akan memperkuat posisi pemerintah daerah dalam melakukan advokasi.
Dampak Industri Tidak Boleh Terpisah dari Manfaat Fiskal
Pertumbuhan industri membawa peluang ekonomi sekaligus tantangan. Investasi dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun, perkembangan industri juga meningkatkan kebutuhan pengawasan dan pelayanan publik.
FMKI menilai pemerintah harus memperhitungkan kondisi tersebut dalam kebijakan fiskal.
Albar mengingatkan potensi persoalan apabila Morowali tidak memperoleh pengakuan sebagai daerah pengolah.
“Jangan sampai Morowali hanya menerima dampak negatif dari aktivitas smelter, sementara kontribusi Morowali sebagai daerah pengolah tidak diperhitungkan secara adil dalam kebijakan fiskal,” ujarnya.
Pernyataan itu menyoroti prinsip penting dalam pembangunan daerah. Daerah yang menanggung konsekuensi industri membutuhkan kapasitas fiskal memadai.
Tanpa kapasitas tersebut, pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas layanan publik.
Selain itu, pemerintah perlu mengantisipasi tekanan terhadap lingkungan.
FMKI menyebut aktivitas industri skala besar turut memunculkan persoalan lingkungan.
Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan kualitas udara dan kondisi lingkungan sekitar kawasan industri.
Karena itu, pemerintah membutuhkan kebijakan yang mampu menyeimbangkan investasi dan kepentingan masyarakat.
Mengapa Data Menjadi Kunci Perjuangan Morowali?
Pemerintah daerah membutuhkan data konkret untuk memperjuangkan kepentingan fiskal Morowali.
Data dapat menunjukkan besarnya kontribusi Morowali terhadap rantai industri mineral.
Selain itu, data dapat menggambarkan beban yang muncul akibat aktivitas industri.
Pemerintah dapat menghitung kebutuhan infrastruktur berdasarkan pertumbuhan kawasan industri.
Kemudian, pemerintah dapat memetakan kebutuhan pelayanan kesehatan dan lingkungan. Data tenaga kerja juga penting untuk menunjukkan skala aktivitas ekonomi.
Selanjutnya, pemerintah dapat mengukur nilai tambah dari kegiatan pengolahan mineral. Dengan pendekatan tersebut, argumentasi daerah tidak berhenti pada tuntutan politik.
Sebaliknya, pemerintah dapat membawa persoalan tersebut ke dalam pembahasan berbasis bukti.
Pendekatan ini juga memberi ruang bagi pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi secara objektif.
Risiko Jika Pemerintah Daerah Tidak Bertindak
FMKI mengingatkan pemerintah daerah agar tidak bersikap pasif. Kebijakan fiskal memiliki konsekuensi terhadap kemampuan daerah menjalankan pembangunan.
Jika kontribusi ekonomi tidak tercermin dalam penerimaan daerah, ruang fiskal dapat menyempit.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan pemerintah membiayai kebutuhan masyarakat.
Pada saat yang sama, aktivitas industri tetap membutuhkan pengawasan pemerintah.
Pemerintah harus menjaga kualitas lingkungan dan memastikan pelayanan publik berjalan.
Situasi itu menciptakan kebutuhan fiskal yang tidak dapat pemerintah abaikan. Karena itu, pemerintah perlu melihat persoalan tersebut secara jangka panjang.
Polemik KEPMEN ESDM 157/2026 juga dapat menjadi momentum memperkuat koordinasi antarpemerintah. Pemerintah kabupaten dan provinsi perlu menyatukan data serta argumentasi.
Selanjutnya, keduanya dapat menyampaikan usulan evaluasi kepada pemerintah pusat.
Evaluasi Kebijakan Berbasis Data
FMKI mendorong pemerintah melakukan langkah konkret terhadap persoalan tersebut.
Pertama, pemerintah daerah perlu membentuk kajian bersama mengenai dampak kebijakan.
Kajian itu harus mengidentifikasi posisi Morowali dalam rantai industri mineral. Kedua, pemerintah perlu menghitung kontribusi ekonomi kegiatan pengolahan mineral.
Ketiga, pemerintah harus memetakan dampak sosial dan lingkungan secara terukur.
Keempat, pemerintah daerah perlu membangun komunikasi resmi dengan pemerintah pusat.
Kelima, pemerintah dapat mengusulkan revisi apabila menemukan ketidaksesuaian kebijakan.
Langkah tersebut akan menghasilkan advokasi yang lebih terarah. Selain itu, pendekatan tersebut dapat mengurangi perdebatan yang hanya bertumpu pada persepsi. Albar menegaskan pentingnya langkah bersama pemerintah daerah.
“Bagi kami, ini bukan sekadar persoalan angka atau besaran pendapatan. Ini menyangkut prinsip keadilan fiskal. Morowali berkontribusi terhadap rantai industri mineral nasional, sehingga sudah semestinya kontribusi tersebut diakui dalam kebijakan pemerintah,” tegas Albar.
Pemerintah Perlu Menjawab Persoalan Secara Terukur
Persoalan mengenai kebijakan fiskal membutuhkan respons yang transparan. Pemerintah perlu menjelaskan dasar pengelompokan daerah dalam kebijakan tersebut.
Masyarakat juga membutuhkan informasi mengenai dampaknya bagi Morowali.
Dengan demikian, publik dapat memahami posisi pemerintah secara utuh.
Transparansi juga dapat mencegah berkembangnya spekulasi mengenai pembagian manfaat sumber daya.
Di sisi lain, pemerintah daerah perlu menyampaikan kepentingan Morowali melalui mekanisme resmi.
Upaya tersebut harus mengedepankan data, regulasi, serta kepentingan masyarakat.
Dengan pendekatan itu, perjuangan fiskal daerah dapat memiliki dasar yang lebih kuat.
Persoalan Morowali tidak berhenti pada perdebatan mengenai penerimaan daerah.
Masalah utamanya menyangkut bagaimana negara menghargai kontribusi setiap wilayah.
Morowali memiliki peran sebagai daerah penghasil sekaligus daerah pengolah mineral.
Kondisi tersebut menciptakan kontribusi ekonomi sekaligus konsekuensi sosial dan lingkungan. Karena itu, pemerintah perlu menilai posisi Morowali secara proporsional.
FMKI Morowali mendorong Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali mengambil langkah bersama.
Pemerintah daerah perlu menghadirkan data yang kuat dalam komunikasi dengan pemerintah pusat.
Selanjutnya, pemerintah dapat mengusulkan evaluasi dan revisi berdasarkan temuan tersebut.
Pada akhirnya, polemik KEPMEN ESDM 157/2026 membutuhkan penyelesaian berbasis data dan prinsip keadilan fiskal.
Kebijakan sumber daya mineral seharusnya mampu membagi manfaat secara adil.
Daerah penghasil dan pengolah juga membutuhkan ruang fiskal untuk mengelola dampak pembangunan.
Dengan demikian, investasi, penerimaan daerah, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat dapat bergerak dalam satu arah.***
