BUPATI MOROWALI Iksan Baharudin Abdul Rauf mengingatkan pemerintah desa agar mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ia menegaskan, setiap rupiah anggaran desa harus mengikuti kebutuhan masyarakat serta memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Pesan Bupati Morowali sentil Pemdes ini menekankan pentingnya tata kelola keuangan desa sebagai fondasi pembangunan daerah.
Iksan menyampaikan peringatan tersebut saat membuka sambutan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntable di Hotel Jayakarta, Jakarta, Rabu 21 Oktober 2026.
Menurutnya, kemajuan Kabupaten Morowali bergantung pada kemampuan setiap desa dalam menjalankan pembangunan. Karena itu, aparatur desa perlu memperkuat kapasitas pengelolaan anggaran sekaligus memastikan setiap program menjawab kebutuhan warga.
“Daerah Morowali ini kalau mau maju tentunya kerja sama. Landasannya paling terkecil itu adalah desa. Daerah kabupaten tidak akan maju kalau desanya tidak maju,” tegas Iksan.
Bupati Morowali Sentil Pemdes soal Fondasi Pembangunan Desa
Iksan memandang pembangunan desa sebagai bagian penting dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Baginya, kemajuan kabupaten tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan desa yang berkembang.
Selain itu, ia menilai pembangunan di tingkat provinsi dan nasional juga saling berkaitan. Setiap tingkatan pemerintahan memiliki peran yang saling mendukung untuk mendorong kemajuan bersama.
“Begitu juga provinsi tidak akan hebat kalau tidak ada kabupatennya yang dibangun. Negara kalau provinsi Sulawesi Tengah tidak bagus, maka Indonesia juga tidak akan maju. Itu adalah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menempatkan desa sebagai salah satu titik awal pembangunan. Sebab, masyarakat merasakan langsung dampak kebijakan pemerintah melalui pelayanan publik, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan berbagai program sosial di lingkungan mereka.
Oleh karena itu, pemerintah desa perlu menerjemahkan kebijakan pembangunan menjadi program yang sesuai dengan kondisi lapangan. Perencanaan yang matang juga membantu pemerintah desa menentukan prioritas serta menghindari penggunaan anggaran untuk kegiatan yang kurang mendesak.
Bupati Morowali Sentil Pemdes: Pengelolaan Keuangan Desa Harus Transparan dan Akuntabel
Melalui kegiatan bimtek, Iksan berharap aparatur desa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Peningkatan kapasitas tersebut penting karena pengelolaan anggaran tidak hanya berkaitan dengan pencatatan administrasi. Aparatur desa juga perlu memahami perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan.
Dengan pemahaman yang memadai, pemerintah desa dapat menyusun program secara lebih terarah. Selain itu, aparatur desa mampu memperkuat pengawasan dan mengurangi risiko kesalahan dalam penggunaan anggaran.
Transparansi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk mengetahui arah penggunaan dana desa. Ketika pemerintah menjelaskan prioritas belanja dan hasil program secara terbuka, warga dapat ikut mengawasi sekaligus menilai manfaat pembangunan.
Sebaliknya, informasi anggaran yang sulit diakses berpotensi menimbulkan pertanyaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Karena itu, keterbukaan informasi perlu berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan dan dokumentasi yang tertib.
Satu Rupiah Uang Rakyat Harus Memberikan Manfaat
Iksan turut menekankan bahwa anggaran yang mengalir dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten harus digunakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa perlu mengikuti mekanisme penyaluran dan ketentuan penggunaan dana yang berlaku.
Ia mengingatkan aparatur desa agar tidak memandang kecilnya nilai anggaran sebagai alasan untuk mengabaikan pertanggungjawaban. Setiap dana memiliki nilai bagi pembangunan dan harus menghasilkan manfaat yang dapat dijelaskan.
“Sekecil apa pun uang rakyat atau uang daerah ini, baik itu dari pusat, provinsi, kemudian kabupaten yang disalurkan kepada pemerintah desa melewati mekanisme yang ada, maka kita betul-betul memanfaatkannya sesuai asas kebutuhan. Satu rupiah itu sangat berarti dan perlu dipertanggungjawabkan,” tutupnya.
Pesan tersebut menegaskan bahwa kualitas pengelolaan keuangan desa tidak cukup diukur dari terserapnya anggaran. Pemerintah juga perlu melihat kesesuaian program dengan kebutuhan warga, kualitas hasil pembangunan, serta manfaat yang masyarakat rasakan.
Sebagai contoh, pembangunan fasilitas umum harus menjawab kebutuhan nyata warga. Begitu pula program pemberdayaan ekonomi perlu memiliki tujuan yang jelas dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
Dengan demikian, aparatur desa perlu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan anggaran.
Akuntabilitas Desa Menentukan Kepercayaan Masyarakat
Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. Pemerintah desa dapat memperkuat kepercayaan tersebut melalui perencanaan yang terbuka, pencatatan yang tertib, pelaporan yang jelas, serta pengawasan yang konsisten.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran dalam mengawal pembangunan. Partisipasi warga membantu pemerintah mengenali kebutuhan prioritas sekaligus memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Karena itu, pesan Bupati Morowali sentil Pemdes perlu menjadi pengingat bagi seluruh aparatur desa agar menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan yang baik bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan memastikan uang rakyat menghasilkan manfaat nyata.
Pada akhirnya, kemajuan Morowali membutuhkan desa yang kuat, aparatur yang kompeten, dan tata kelola anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah harus mendukung kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
Simak juga: PT Mitra Sulawesi Bersama Salurkan Bantuan Bibit Udang di Solonsa Jaya
Tinggalkan Balasan