Bebas dari Pengawasan, Bandara Morowali yang Diresmikan Jokowi Dikecam DPR, Nilai Langgar Regulasi

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM – Komis I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh memberikan kecaman keras terhadap bandara yang beroperasi di kompleks industri PT Indonesia Morewali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, Selasa (25/11/2025).

Oleh menilai bahwa operasional bandara adalah bentuk kelalaian yang serius dan mengancam kedaulatan negara.

Pasalnya, tak ada satupun aparat pemerintah, baik otoritas penerbangan, Bea Cukai hingga Imigrasi yang dapat masuk dan melakukan pengawasan di area tersebut.

Sebagai informasi, Bandara Morowali diresmikan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pada tahun 2019.

Durasi operasional yang cukup lama tanpa terpantau ketat oleh aparatur negara secara konsisten membuat bandara ini kemudian menjadi sorotan dan dianggap memiliki banyak kejanggalan.

Desakan terkait pengusutan Bandara di kawasan PT IMIP ini semakian menguat setelah Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin meninjau latihan TNI di Morowali.

Sjafrie mengonfirmasi bahwa bandara tersebut memang tak memiliki kehadiran Bea Cukai maupun imigrasi.

Menanggapi penemuan itu, Oleh kemudian meminta pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangaan hingga aparat pertahanan dan keamanan untuk segera mengambil langkah hukum.

Oleh kembali menegaskan bahwa keberadaan bandara tanpa pengawasan negara bukan hanya melanggar regulasi penerbangan sipil.

Namun juga berpotensi membuka celah ancaman keamanan nasional, termasuk penyelundupan barang, mobilatas orang tanpa kendali hingga aktivitas ilegal lain yang tak dapat terpantau pemerintah.

Sementara itu masih dipihak yang sama, Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri juga turut angkat bicara terkait kontroversi bandara di kawasan PT IMIP, Rabu (26/11).

Safri menyinggung pemerintah pusat yang baru meributkan masalah yang dianggapnya sudah lama terjadi.

Ia bahkan mempertanyakan sikap lembaga negara seperti Bea Cukai, Imigrasi dan Kementerian Perhubungan yang terkesan hanya diam.

Safri menjelaskan jika polemik yang muncul setelah temuan Menhan justru menunjukkan adanya kelalaian kolektif dari berbagai instansi vertikal yang memiliki pengawasan di daerah.

Legislator PKB tersebut menekankan bahwa keberadaan bandara khusus di IMIP seharusnya menjadi perhatian serius sejak awal beroperasi, mengingat fungsinya yang strategis.

(Tribun-Video.com)